Siswi SMK Negeri 1 Ketibung Di Berhentikan pihak sekolah akibat Tidak Mampu Membayar Uang SPP

oleh -690 Dilihat

Baranusantara com Lampung. Kejadian miris dialami siswi SMKN 1 Katibung diwilayah Desa trans Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.senin 20/02/2023

Pasalny, Siswi tersebut merasa malu dan jadi bahan bully yang diduga sempat dilakukan oleh salah seorang oknum guru nya, hingga dia memutuskan putus sekolah, berhenti dan tidak melanjutkan dalan pendidikan di SMK Negri 1 Katibung di karna kan malu tidak bisa membayar SPP sekolah dengan keadaan ekonomi orang tuanya sangat minim.

Alhasil, akhirnya siswi tersebut tidak melanjutkan studi untuk belajar di sekolah yang telah ditempuh hampir dua tahun ini.

Siswa inisial ADA (17) ini kini terpaksa harus bekerja sebagai penjaga toko guna menopang dan membantu ekonomi keluarga, merelakan haknya sebagai warga negara Indonesia menerima pendidikan.

Meski berbagai upaya dilakukan pihak keluarga salah satunya membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), namun SMKN 1 Katibung bersikukuh jika siswi tersebut harus membayar tunggakannya.

Ironisnya lagi, siswi ini bahkan sempat tidak dapat mengikuti ujian semester pertama tahun ini pada Senin (20/02/2023).

Baca Juga :   Relawan YPN Bidang Kesehatan Bersama LSM Geram Bantu Pemulangan Jenazah Korban Tertabrak Kereta Api Dari Rumah Sakit

Tidak menyerah sampai disitu, orang tua dari siswa (ADA) terus berusaha, belum lama ini mendatangi pihak sekolah guna menanyakan siapa tahu ada kebijakan dari pihak sekolah.

Akan tetapi, justru disodorkan keterangan tunggakan yang harus segera dibayarkan pada bendahara sekolah dengan rincian yang harus dibayarkan untuk PKL Rp 300.000., SPP Kelas XI Rp 1.600.000,- , DU Kelas Rp 1.220.000,-, dan SPP kelas XII Rp 1.280.000.

“Jika dikalkuliasikan keseluruhan biaya yang harus dibayar Rp 4.400.000,- tentu kami tidak mampu, dan terpaksa anak kami harus berhenti dari sekolah,” ungkap orang tua ADA dengan muka sedih belum lama ini dikediamannya di Dusun Sidorukun desa Seloretno.

Menurut orang tuanya, ADA sendiri sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, akan tetapi harus membayar hutang ke sekolah, baik itu akan melanjutkan ataupun putus sekolah, tetap bayar tunggakan.

“Kami ini orang dengan kondisi yang kurang mampu mas, kami hanya minta keringanan tunggakan, tapi pihak sekolah bersikukuh harus bayar, sampai anak saya sekarang jadi pekerja jaga toko di pasar sidomulyo,” ucap orang tua ADA.

Baca Juga :   Relawan YPN Berbagi Takjil Di Hari kedua Di Bulan ,Suci Ramadhan 1444 Hijriah

Sementara itu, siswi ADA menambahkan, dirinya sangat menyesalkan, kepada salah satu oknum guru yang mengeluarkan perkataan dengan nada menghina.

“Kamu itu hanya menjadi parasit disekolah saja,” kata ADA menirukan ucapan oknum guru tersebut kepadanya.

“Apakah karena saya ini belum bayar tunggakan sekolah dan menjadi parasit di sekolahan,” cetus ADA sambil tertunduk sedih.

Saat ini, pihak keluarga ADA ingin melanjutkan pendidikan dengan cara pindah ke sekolah lain, akan tetapi rencana tersebut sirna, lantaran data ADA masih terdaftar pada sekolah tersebut.

“Padahal anak saya sudah tidak sekolah lagi, tetapi masih terdata di SMK Negeri 1 Katibung, ini diduga pihak sekolah masih mengambil dana yang masuk dari aplikasi dapodik,” jelasnya.

Orang tua ADA berharap agar anaknya dapat dikeluarkan dari dapodik agar bisa melanjutkan ke sekolah lain dapat menarik dan menerima mengenyam pendidikan sampai tuntas.

Baca Juga :   Lapbas PAC Kecamatan Bakauheni Berserta Ranting Bakauheni, Bagikan Ratusan Takjil, di Lima Dusun Dua Desa Kecamatan Bakauheni.

Kepala sekolah SMKN 1 Katibung Suparman, saat hendak diminta klarifikasinya oleh awak media ini melalui WhatsApp maupun telepon tidak merespon.

Diharapkan kepada pihak terkait Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, agar segera turun ke sekolah, karena ini bisa mencoreng citra atas pendidikan, di provinsi Lampung.

Menyoal permasalahan ini, pihak sekolah diduga sudah melanggar peraturan seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri. Maka akan ada sanksi keras yakni berupa pemberhentian.

Lalu jika menilik dari Peraturan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, dikatakan bahwa Sekolah Negeri mulai dari Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, bebas iuran Pembayaran SPP.

Lalu adanya undang-undang no 20 tahun 2003 yang menjelaskan Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggara(Sahlan )

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.