Sahlan Ketua LSM Geram DPC lampung selatan melakukan investigasi Aktivitas penimbunan /Reklamasi pantai

oleh -606 Dilihat

Baranusantara .com Lampung.Rabu,28 Desember 2022,Sahlan ketua LSM Geram Banten DPC Lampung Selatan, beserta anggota, turun untuk melakukan pengecekan terkait pengaduan masyarakat, tentang adanya aktivitas penimbunan/reklamasi pantai, yang menggunakan bahan material Batu Bolder, diduga tidak memiliki izin, di Desa Batu Balak, Kecamatan Rajabasa kabupaten Lampung Selatan,

Seperti yang disampaikan sahlan kepada awak media, bahwa benar ada aktivitas penimbunan /reklamasi pantai, terlihat ada satu alat berat excavator dan beberapa orang pekerja di lokasi penimbunan,

Saat sahlan, bertanya kepada salah satu pekerja yang inisial SM, terkait kegiatan penimbunan pantai, punya siapa dan siapa yang bertanggung jawab

SM, menjelaskan, bahwa yang punya Supandi, orang Bandar Lampung, kalau untuk yang bertanggung jawab di lokasi PK Musa,dan rencana yang akan di timbun sekitar 1 kilo meter panjangnya, tujuannya di timbun ini biar tanahnya tidak habis terkikis oleh ombak Air laut, kalau untuk Batu Bolder dari SIGER, kalau mau jelasnya silahkan temui Musa,tapi beliau sedang tidak ada di rumah lagi DL(diluar) terang SM.

Baca Juga :   Terkendala Cuaca Ekstrim,Layanan Penyeberangan, Merak-Bakauheni Di Tutup Sekitar 6 Jam

Sahlan mencoba menemui Rusdi Edward kades Batu Balak dirumahnya, untuk di mintai keterangan, apakah ada izinnya atau tidak terkait penimbunan pantai, dari keterangan Rusdi Edward , kalau untuk izin lingkungan sudah ada, karena yang di lewati kendaraan Dumtruk bermuatan bahan material Batu Bolder adalah jalan Desa dan nanti akan dilakukan pembangunan kembali setelah penimbunan pantai itu selesai, kalau untuk izin yang lainnya saya tidak tahu, coba hubungi Musa saja,jelas kades

Ketika Sahlan menghubungi Musa lewat telepon, dan dipertanyakan apakah ada di rumah,Musa menjawab bahwa beliau sedang tidak ada dirumah

Baca Juga :   Solidaritas Beraksi: Bidan dan Relawan Ypn  Bersatu Evakuasi Indah Yuliani dalam Krisis Kesehatan Mendesak"

Akhirnya sahlan, mendatangi Dinas perikanan dan kelautan kabupaten Lampung Selatan, menemui Edy Novian Kabid Kelautan dan pemberdayaan nelayan, untuk mempertanyakan, apakah boleh penimbunan/reklamasi pantai yang mengunakan bahan baku material Batu Bolder,dilakukan oleh perorangan/pribadi dan tidak perlu ada izinnya,

Edy Novian menjelaskan, apapun alasannya dan dasarnya baik itu punya pribadi/perorangan, mereka harus mempunyai izin penimbunan/reklamasi pantai,

Jika terbukti tidak mempunyai izin, pelaku dapat dijerat dengan 3 (tiga) Undang-Undang sekaligus, yaitu : (1) Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah; (2) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak 500 (limaratus) juta rupiah, dan (3) Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan ancaman hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah.

Baca Juga :   Tujuh Penderita Sakit ODGJ, Empat Menderita Sakit , Disabilitas"Warga Desa Tubohan

Sahlan menegaskan kalau memang kegiatan penimbunan pantai yang menggunakan Batu Bolder dan tanah urukan itu, tidak memiliki izin, maka akan dilaporkan ke Dinas-dinas terkait dan APH(aparat penegak hukum) tutupnya.
(Tim)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.