Baturaja, Batanusantara.com //12 September 2025 – Gelombang perlawanan Rakyat semakin menguat. Hari ini, Front Perlawanan Rakyat Bersama Aliansi Parlemen Jalanan kembali menduduki Depan Kantor PDAM Tirta Raja Baturaja. Mereka menuntut pencabutan kebijakan kenaikan tarif PDAM yang dinilai ugal-ugalan, Ilegal, dan Menyengsarakan masyarakat.
Lebih dari satu tahun kebijakan ini diberlakukan tanpa sosialisasi, tanpa kajian publik, dan hanya bermodal selembar SK Bupati. Keputusan sepihak inilah yang menjadi sumber amarah warga. Massa aksi menuding pemerintah daerah tidak hanya gagal berpihak pada rakyat, tetapi juga tega menambah beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Marino, salah satu orator aksi, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Kenaikan tarif PDAM ini bukan sekadar angka, tapi simbol keserakahan pemerintah. Kami menolak tegas! Jangan pernah berpikir uang rakyat bisa seenaknya dimainkan. Aksi ini adalah tanda rakyat melawan, dan kami tidak akan berhenti sebelum tarif kembali normal,” tegasnya.
Refi ,menambahkan bahwa keputusan ini cacat hukum dan harus dipertanggungjawabkan.
“Kebijakan ini jelas tidak sesuai regulasi. Kenaikan tarif dilakukan tanpa sosialisasi, hanya berdasar SK bupati. Kami mendesak DPRD segera menggelar R D P Dan menghadirkan Bupati. Janji direktur PDAM mendatangkan investor pun hanya omong kosong. Jangan anggap ini ancaman—ini kritik keras. Kami mengajak masyarakat OKU bangkit, jangan biarkan pemerintah semena-mena membuat aturan yang menyiksa rakyat,” ujarnya lantang.
Mandaura menyoroti dampak nyata dari kebijakan kejam tersebut.
“Jangan hanya berdalih Aturan. Fakta di lapangan, per Juli sudah ada lebih dari 6.000 pelanggan diputus sambungan airnya. Apa ini bukan bukti kezaliman? Kenaikan tarif ini jelas tidak manusiawi. Bagaimana rakyat mau hidup layak kalau kebutuhan dasar seperti air pun dibuat jadi beban!!” kecamnya.
Zikrullah, koordinator aksi, menutup orasi dengan peringatan keras.
“Hari ini kami berdiri di depan kantor PDAM sebagai simbol perlawanan rakyat. Kami sudah menyiapkan data dan argumen lengkap untuk dipertarungkan di ruang R D P, DPRD. Kebijakan kenaikan tarif ini bukan hanya salah, tapi juga ugal-ugalan, memaksa rakyat kecil menanggung beban yang tidak seharusnya. Kami tegaskan: ini adalah perlawanan Rakyat, dan kami akan terus bergerak sampai bupati merevisi kebijakan zalim ini!”
Aksi protes tersebut juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas PDAM. Janji-janji manis yang pernah dilontarkan direksi soal investasi dan perbaikan layanan tak pernah terealisasi. Alih-alih meningkatkan mutu pelayanan, justru Rakyat dipaksa membayar lebih mahal untuk layanan yang dinilai makin buruk.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun. Mimbar bebas akan terus digelar sampai pemerintah daerah membuka mata, telinga, dan hati. Rakyat OKU, kata mereka, sudah cukup lama bersabar, dan kini saatnya bersuara keras.
“Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat adalah kebijakan busuk. Dan kebijakan busuk harus dilawan!” seru massa menutup aksi dengan pekikan perlawanan.(***)Red
