DUA OKNUM BAWASLU DILAPORKAN SECARA BERGILIR TERKAIT DUGAAN SUAP SENILAI 1,340 M

oleh -601 Dilihat

BATURAJA, BARANUSANTARA.COM – Tujuh Ormas dan LSM di Kabupaten Ogan Komering Ulu melaporkan kasus dugaan suap yang melibatkan oknum Bawaslu ke Polres dan Kejaksaan OKU.

Ketujuh Ormas dan LSM adalah Masyarakat Anti Korupsi Sumsel, DPC LSM Ratu Adil Indonesia.

Kemudian, Forum Komunikasi Sumatera Selatan Bersatu, Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi, Pekat IB, LSM Geram Banten Indonesia DPC-DPD OKU Sumsel. Dan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Kolusi Nepotisme.

Ketujuh LSM tersebut mendatangi Polres OKU dan Kejaksaan secara bergilir pada Selasa siang (5/3/2024).

Bunyi laporan ketujuh Ormas dan LSM tersebut, baik ke Polres maupun ke Kejaksaan sama.

Begini isi surat pengaduannya:

Dengan hormat, dalam rangka mendorong terwujudnya Pemilihan Umum yang Jujur, Adil, dan Bersih sesuai dengan amanat Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Untuk itu, sehubungan dengan data yang kami temukan di lapangan tentang adanya dugaan suap yang diterima oleh oknum Komisioner Bawaslu OKU sebesar Rp 1,Miliar,340.000.juta Dan yang saat ini telah viral serta menjadi polemik di masyarakat OKU,” ujar salah seorang perwakilan ketujuh Ormas dan LSM, Alvi dan Eko.

Baca Juga :   Pelantikan Pengurus Anak Ranting Muslimat NU Lekis Talang Padang.

Kronologis:

Berdasarkan data dan informasi mereka peroleh kata ketujuh Ormas dan LSM, bahwa diduga kuat telah terjadi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kemudian, diduga terjadi kemufakatan jahat pada proses Pemilu Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Dalam pertemuan itu, FR dan AK menyanggupi membantu mencarikan suara 15 hingga 20 per TPS untuk 319 TPS, sehingga totalnya bisa meraih 4500 suara. Caranya, FR dan AK akan mengondisikan secara berjenjang hingga ke TPS.

Yakni dengan mengerahkan Panwas di kecamatan, lalu Panwas ke PKD, lalu PKD ke Pengawas TPS. Untuk itu, NN meminta uang Rp 90 juta asumsinya Rp 30 juta per komisioner (komisioner Bawaslu ada 3 orang).

Setelah pertemuan itu, beberapa waktu kemudian, tepatnya setelah acara Pelantikan Panwascam, dua oknum komisioner FR dan AK kembali menghubungi AA dan Mir untuk bertemu.

Intinya, FR dan AK sudah mengondisikan sesuai dengan rencana awal, mencarikan Mir 15 hingga 20 suara tetapi tidak seluruh TPS.

Baca Juga :   Tak kenal Waktu,Maupun Hujan Deras Relawan YPN,Dalam Berjuang Membantu Masyarakat Yang Menderita Sakit 

Dan targetnya bukan 4500 suara melainkan 4000 suara. Biaya per suara Rp 300.000, jadi total biayanya Rp 1,2 M.

Kemudian AA dan Mir menyanggupinya, malah AA sanggup untuk mengeluarkan biaya senilai 6000 suara. Lalu, atas kesepakatan itu, AA bersama Mir, SN dan satu orang lagi tidak tersebut, berangkat mengantarkan uang Rp 1,2 M.

Tidak sampai di situ saja, sekira satu minggu atau 10 hari sebelum hari H pencoblosan AA kembali mendapat tawaran 200 suara dari oknum anggota komisioner dengan bukti surat undangan. Biayanya Rp 250.000 per suara. Jadi totalnya Rp 50 juta.

Kemudian ED juga menawari AA juga 50 suara dengan biaya Rp 300.000 per suara. Tawaran ED juga langsung mendapat persetujuan dari AA.

Untuk itu, Forum Ormas dan LSM Peduli Demokrasi meminta kepada Polres OKU dan Kejaksaan Negeri OKU memeroses laporan mereka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :   YPN.Bantu warga Desa Karang Lantang,Warga Apresiasi setinggi Tingginya,

Yang menerima laporan di Polres OKU Bripda M Meiddy Gunandi. Sedangkan di Kejari OKU yang menerima laporan Tika.

Polres OKU

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni SIK MH sebelumnya mengaku belum menerima laporan soal dugaan suap tersebut.

Yang jelas kata Kapolres OKU, pihaknya akan menindalanjuti masalah yang terkait soal oknum Bawaslu OKU ini.

“Sekarang kita masih meminta klarifikasi terkait dengan pengancaman. Akan kita dalami masalah yang terkait,” ujar Kapolres OKU.

Kajari OKU Choirun Parapat SH MH melalui Kasi Intel, Variska Ardina Kodriansyah SH MH ketika TBMNEWS menelpon mengaku belum mengetahui soal laporan Forum Ormas dan LSM tersebut.

“Sampai siang tadi (Selasa siang) saya belum tahu tentang laporan itu. Kalau Tika yang menerima laporan, nanti berkas itu akan naik ke Pak Kajari baru kemudian turun ke Kasi Pidsus. Untuk lebih jelasnya silakan datang saja ke kantor besok. Bila perlu saya temani menemui Kasi Pidsus,” ujar Variska via telpon WA. (tim)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.